Bogor (Kabar Patriot.com) – Peristiwa dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami sejumlah siswa SMP di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, menuai keprihatinan dan kecaman. Insiden ini menjadi pengingat penting bahwa kualitas makanan, pengawasan pemasok, dan standar keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Dede Mujahidin, warga asli kawasan Puncak sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gema Bangsa Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang menimpa para siswa. Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan keuntungan usaha.
Menurut Dede, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Leuwimalang perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pengawasan kualitas makanan dan minuman yang disalurkan kepada para siswa, termasuk mekanisme pemeriksaan terhadap pemasok atau supplier.
“Pengelola SPPG harus bertanggung jawab dan memberikan keterangan mengenai pelaksanaan pengawasan kualitas makanan. Jangan sampai orientasi keuntungan mengalahkan aspek keamanan pangan, karena dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa,” tegas Dede.
Ia menilai, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan makanan yang diberikan kepada siswa memenuhi standar kebersihan, kelayakan konsumsi, dan keamanan pangan. Pengawasan tidak boleh berhenti pada saat makanan disiapkan, tetapi harus mencakup pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian.
Dede juga meminta pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif untuk mengetahui penyebab kejadian dan menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan hasil penyelidikan. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, ia mendorong pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku agar kejadian serupa tidak terulang.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai keterangan apabila diperlukan. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum. Ini menyangkut keselamatan anak-anak bangsa, sehingga penanganannya harus serius, transparan, dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak yang mengawasi pelaksanaan program MBG segera melakukan evaluasi terhadap standar operasional dan sistem pengendalian mutu di lapangan. Pemeriksaan terhadap pemasok, kualitas bahan pangan, serta prosedur penanganan makanan perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah risiko serupa.
Dede menegaskan, program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang generasi muda. Karena itu, pelaksanaannya harus mengutamakan keamanan pangan, tanggung jawab pengelola, dan perlindungan terhadap penerima manfaat.
“Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru menimbulkan persoalan kesehatan. Keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Semua pihak harus menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh,” pungkasnya. (rio/rls/tim)
