BOGOR (Kabar Patriot.com) – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Bogor, Dede Mujahidin yang dikenal dengan sapaan Haji Bode, mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia meminta penyidik tidak hanya mengungkap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri siapa aktor utama atau dalang di balik dugaan penyadapan tersebut.
Menurut Haji Bode, kasus yang menyangkut keamanan dan kehormatan kepala negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan hukum biasa. Pengungkapan secara menyeluruh diperlukan agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah maupun memiliki kepentingan di balik tindakan tersebut.
Ia juga menilai Nahdlatul Ulama perlu memberikan dukungan moral terhadap upaya pengungkapan kasus penyadapan Presiden Prabowo. Menurutnya, sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga keutuhan bangsa, NU mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut mengawal persoalan yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia.
Haji Bode berpandangan, apabila dugaan penyadapan tersebut terbukti dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan negara, tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan prinsip tata kelola pemerintahan. Ia menilai siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum dan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana diketahui, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengumumkan penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal yang salah satu sasarannya adalah Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik karena perkara ini menyangkut keamanan komunikasi kepala negara serta sejumlah tokoh lainnya. Meski demikian, status tersangka tetap harus ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Haji Bode juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi kebangsaan yang sangat penting. Menurutnya, tindakan penyalahgunaan kewenangan, apabila terbukti, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan berbangsa. Karena itu, ia meminta seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik antarkelompok masyarakat.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto bukan hanya kepala negara, tetapi juga telah resmi menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) dengan status anggota seumur hidup. Kartu tersebut diserahkan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar pada penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 31 Agustus 2026. Bagi Haji Bode, momentum tersebut semakin memperkuat pentingnya menjaga semangat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Ia berharap kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo dapat diusut secara tuntas, transparan, dan profesional sehingga seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. (hajibode/tim)
keren boskuuuu kang haji bode gas keunnnnnnn….