Posko yang Diduga Terkait Makar Digeledah di Bogor, Sekjen APKOMINDO Desak Audit Forensik Digital

Posko yang Diduga Terkait Makar Digeledah di Bogor, Sekjen APKOMINDO Desak Audit Forensik Digital

BOGOR (Kabar Patriot.com) – Penggeledahan sejumlah lokasi di wilayah Bogor dan Tangerang oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam pengembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik. Salah satu rumah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disebut penyidik terindikasi menjadi posko yang berkaitan dengan perkara dugaan makar. Perkembangan ini memunculkan dorongan agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak-pihak tertentu.

Penggiat teknologi informasi sekaligus Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO), Puguh Kuswanto, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang melakukan pengembangan penyidikan terhadap perkara tersebut. Ia berharap penggeledahan yang dilakukan menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara terang benderang seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas.

Menurut Puguh, penyidik Bareskrim Mabes Polri perlu menelusuri seluruh simpul yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut, mulai dari pihak yang memberikan fasilitas, menyediakan sarana dan prasarana, mengoperasikan perangkat maupun sistem teknologi, hingga pihak yang diduga memanfaatkan informasi hasil aktivitas ilegal. Ia menegaskan, pengungkapan perkara harus dilakukan secara komprehensif agar tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Jangan sampai ada jaringan yang tertinggal. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, profesional dan berdasarkan bukti. Siapa pun yang terlibat, baik yang berada di lapangan maupun yang diduga berperan di belakangnya, harus diperiksa sesuai hukum yang berlaku,” ujar Puguh dalam keterangan yang disampaikan Sabtu siang, (21/11/2026).

Ia juga menyoroti Kabupaten Bogor yang belakangan menjadi salah satu wilayah dengan dinamika sosial dan aksi demonstrasi dari berbagai elemen organisasi masyarakat maupun kelompok aktivis. Namun, Puguh mengingatkan bahwa dugaan-dugaan keterkaitan antara aktivitas penyadapan, kebocoran informasi, dan dinamika demonstrasi di daerah tersebut harus dibuktikan melalui penyidikan, bukan berdasarkan asumsi. Ia meminta aparat mendalami setiap indikasi yang relevan agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai penggiat teknologi informasi, Puguh turut mendorong pemeriksaan dan audit forensik digital terhadap sistem informasi penegakan hukum yang disebut Lawful Interception Management System (LIMS) maupun perangkat yang disebut Pegasus, apabila keduanya berkaitan dengan barang bukti dan ruang lingkup penyidikan. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup server, infrastruktur jaringan, akses super administrator, akun pengguna, log aktivitas, aliran data, serta riwayat pengiriman dan penyimpanan informasi. Dengan demikian, penyidik dapat mengidentifikasi berdasarkan bukti digital siapa yang mengakses, mengoperasikan, menyediakan fasilitas, maupun memanfaatkan data.

Puguh berharap pengembangan penyidikan Bareskrim Mabes Polri dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai dugaan penyadapan ilegal, dugaan pemufakatan makar, serta kemungkinan adanya keterkaitan dengan berbagai dinamika yang berkembang di Kabupaten Bogor. “Harapan kita sederhana, seluruh persoalan dibuka secara terang benderang berdasarkan fakta dan alat bukti. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Jangan ada tebang pilih,” tutupnya. Ia juga berharap Kabupaten Bogor kembali kondusif sehingga stabilitas pemerintahan, keamanan masyarakat, dan pelayanan publik tetap terjaga. (puguh/red/rls)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *