JAKARTA (Kabar Patriot.com) – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bersiap melakukan penertiban terhadap sejumlah perusahaan yang diduga menguasai atau memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal. Penertiban tersebut menyasar jaringan perusahaan yang terafiliasi dengan AK dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil rapat unsur pimpinan Satgas PKH pada Rabu (4/11/2026). Rapat yang berlangsung pukul 16.00 WIB itu dipimpin langsung Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.
Dalam rapat tersebut, pimpinan Satgas PKH sepakat mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi. Keputusan ini diambil setelah dilakukan pendalaman dan verifikasi awal yang menemukan indikasi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan, pengurusan perizinan, hingga penguasaan kawasan hutan.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PKH telah melakukan inventarisasi, verifikasi, serta penertiban terhadap kegiatan usaha dan penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan yang teridentifikasi. Langkah tersebut dilaksanakan berdasarkan kewenangan Satgas PKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Satgas PKH menegaskan penertiban ini bertujuan mengembalikan kawasan hutan yang dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan ke dalam penguasaan negara. Pemerintah juga memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan akuntabel sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam serta melindungi kekayaan negara. (pgh/rio/net)
