Bogor (Kabar Patriot.com) – Kabar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (20/8/2026), dipastikan tidak benar. Informasi yang sempat beredar luas di media sosial itu menyebut adanya OTT KPK yang diduga berkaitan dengan kasus rasuah dan menyeret sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bogor.
Kabar tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Namun, KPK bergerak cepat memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang telanjur beredar. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, lembaga antirasuah tersebut tidak melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana kabar yang beredar.
“Terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Budi saat dikonfirmasi, Kamis (20/8/2026). Budi juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, setiap informasi terkait langkah penindakan KPK sebaiknya dipastikan terlebih dahulu melalui keterangan resmi lembaga tersebut.
Sebelumnya, isu mengenai adanya OTT yang menyasar internal Pemkab Bogor mulai beredar pada Kamis (20/8/2026). Informasi tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial. Klarifikasi KPK sekaligus menjadi penegasan bahwa hingga saat ini tidak ada OTT KPK di lingkungan Pemkab Bogor sebagaimana yang diberitakan dalam kabar yang beredar di media sosial.
Langkah KPK memberikan klarifikasi secara terbuka mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satunya disampaikan Mang Edi (40), warga Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut Mang Edi, klarifikasi resmi dari KPK penting untuk mencegah informasi yang belum terbukti kebenarannya berkembang menjadi isu liar di tengah masyarakat.
“Saya mengapresiasi langkah KPK yang langsung memberikan keterangan terkait kabar tersebut. Ini penting supaya masyarakat tidak dibuat bingung dan isu yang belum tentu benar tidak berkembang menjadi isu liar, apalagi sekarang informasi di media sosial bisa menyebar sangat cepat dan langsung dikonsumsi masyarakat,” ujar Mang Edi.
Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, masyarakat membutuhkan sumber informasi resmi sebagai rujukan agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum jelas kebenarannya. “Kalau tidak segera diklarifikasi, informasi seperti ini bisa cepat sekali menyebar dan akhirnya dianggap benar hanya karena banyak dibagikan. Karena itu, masyarakat juga harus lebih hati-hati dan menunggu informasi resmi,” katanya. (rio/puguh/rls)
