CIBINONG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Bupati Rudy Susmanto menegaskan komitmen revolusioner untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Tiga sektor utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, ditetapkan sebagai prioritas mutlak, dengan terobosan menggratiskan layanan dasar bagi seluruh warga.
Pelayanan Dasar Gratis: Langkah Progresif Pemkab Bogor
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2026, pelayanan kesehatan dan pendidikan akan menjadi fokus utama yang akan digratiskan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Program ini mencakup penyediaan layanan kesehatan tanpa biaya serta pendidikan formal hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Pelayanan kesehatan harus gratis, begitu juga pendidikan hingga tingkat SMP, baik negeri maupun swasta, untuk seluruh warga Kabupaten Bogor,” tegas Rudy kepada awak media pada Senin (10/11/2025), menggarisbawahi upaya Pemkab untuk merealisasikan prinsip keadilan sosial dan memastikan hak dasar warga terpenuhi.
Langkah ini sejalan dengan target Pemkab Bogor untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% pada tahun 2026, memastikan setiap penduduk terproteksi oleh jaminan kesehatan, sekaligus menekan angka putus sekolah di tingkat pendidikan dasar.
Peningkatan Kualitas SDM Melalui Pendidikan Nonformal
Tak hanya fokus pada jalur formal, politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya pendidikan nonformal sebagai instrumen vital dalam upaya menumbuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di “Bumi Tegar Beriman.”
Hal ini didorong oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan signifikan. “Pendidikan nonformal juga harus diperkuat agar angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor terus meningkat secara signifikan,” jelas Rudy, menekankan bahwa investasi di sektor pendidikan nonformal diharapkan mampu mendongkrak RLS agar masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih relevan.
Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tetap Prioritas Utama
Meskipun berfokus pada kesehatan dan pendidikan, Rudy Susmanto memastikan bahwa pembangunan sektor infrastruktur jalan dan jembatan turut menjadi prioritas utama pada APBD 2026. Hal ini merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat terkait aksesibilitas, konektivitas wilayah, dan pendukung pergerakan ekonomi lokal.
Meskipun menyadari adanya keterbatasan anggaran, Bupati menegaskan bahwa kondisi keuangan Pemkab Bogor tidak defisit. “Memang anggaran kita terbatas, tapi bukan berarti defisit. Karena itu, kita harus bersatu dalam arah kebijakan agar prioritas pembangunan jelas. Infrastruktur jalan dan jembatan, serta sektor kesehatan dan pendidikan, akan menjadi fokus utama di postur APBD 2026,” tambahnya.
Asosiasi Konstruksi Sambut Baik Konsistensi Kebijakan
Prioritas pada infrastruktur ini mendapat sambutan positif dari kalangan pelaku usaha konstruksi di Bogor. Ketua Asosiasi Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jakon) Bogor Raya, Saepulloh, mengapresiasi konsistensi Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto dalam mempertahankan pembangunan fisik sebagai pilar utama.
“Kami dari SBU Jakon Bogor Raya menyambut baik penegasan Bupati Rudy Susmanto mengenai fokus pada infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Saepulloh.
Menurut Saepulloh, infrastruktur yang memadai adalah urat nadi perekonomian daerah. Ia menambahkan, “Meski APBD terbatas, keberanian untuk tetap memprioritaskan ini menunjukkan Pemkab Bogor serius mengatasi masalah konektivitas yang selama ini dikeluhkan warga. Kami berharap, alokasi anggaran ini bisa diimbangi dengan proses lelang yang transparan dan melibatkan sepenuhnya pengusaha jasa konstruksi lokal yang memiliki kompetensi sesuai, agar dana yang dikeluarkan benar-benar berdampak optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.”
Rudy menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat ini akan disusun secara kolaboratif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, demi memastikan bahwa program prioritas benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Apakah Anda ingin mencari tahu lebih lanjut tentang program kerja spesifik Pemkab Bogor di sektor pendidikan nonformal?
