Bogor— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2024 dinilai masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Meski memiliki tujuan meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia, sejumlah persoalan teknis dan koordinasi antarlembaga membuat program ini belum berjalan optimal.
Pengamat kebijakan publik Puguh Kuswanto menilai, pelaksanaan MBG perlu pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan tata kelola agar program ini benar-benar tepat sasaran.
“Secara konsep, Program Makan Bergizi Gratis ini sangat baik karena menyasar kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Namun di lapangan, masih ditemukan banyak kendala mulai dari lemahnya koordinasi pemerintah daerah, hingga persoalan teknis dalam pengelolaan dapur,” ujar Puguh saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/11).
Menurut Puguh, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memperkuat sistem pengawasan dan transparansi data agar tidak terjadi penyimpangan. Ia menambahkan, pengelolaan yang melibatkan banyak mitra swasta dan yayasan membutuhkan standar operasional yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Ada indikasi sebagian mitra hanya berperan sebagai penghubung tanpa kemampuan teknis dan finansial yang memadai. Bahkan, muncul dugaan adanya praktik jual beli titik dapur MBG yang berpotensi merugikan negara. Hal-hal seperti ini harus segera dibenahi oleh BGN,” tegasnya.
Masalah Teknis dan Koordinasi
Berdasarkan hasil monitoring di sejumlah daerah pilot project, pelaksanaan MBG terkendala oleh berbagai persoalan teknis, antara lain keterlambatan pembangunan Dapur Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG), keterlambatan pembayaran kepada mitra, hingga penolakan warga akibat minimnya sosialisasi pembangunan dapur di wilayah tertentu.
Selain itu, beberapa dapur yang telah beroperasi juga dilaporkan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan sampah yang belum maksimal.
Kepala BGN, Dadan Santoso, dalam keterangan resminya mengakui bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, sejumlah kebijakan baru telah diterapkan, termasuk sistem pembayaran dimuka untuk operasional dapur agar tidak lagi terjadi keterlambatan seperti pada tahun pertama pelaksanaan.
“Kami sudah ubah skema dari reimburse menjadi pembayaran dimuka sepuluh hari ke depan agar dapur MBG tetap bisa beroperasi tanpa hambatan,” ujar Dadan.
BGN juga memperkuat sistem pelaporan digital yang menghubungkan tingkat pusat, koordinator wilayah, hingga kecamatan. Setiap dapur wajib melaporkan progres pembangunan dan kegiatan operasional secara real-time melalui sistem informasi BGN.
Dampak Positif di Tengah Kendala
Meski diwarnai berbagai tantangan, pelaksanaan MBG tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan terpencil. Program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor kuliner, logistik, dan pertanian lokal.
Sejumlah petani dan pelaku usaha kecil di sekitar dapur MBG mengaku merasakan peningkatan permintaan bahan pangan sejak program ini dijalankan. Kondisi ini menunjukkan adanya efek ekonomi berantai (multiplier effect) di tingkat daerah.
Puguh Kuswanto menilai, potensi ekonomi tersebut perlu dijaga melalui mekanisme pengawasan yang baik.
“Program MBG seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek pangan, tetapi sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan seluruh rantai pelaksanaannya efisien dan akuntabel,” kata Puguh.
Harapan Perbaikan ke Depan
Menjelang perluasan program pada tahun 2026, BGN menargetkan pembangunan dapur MBG dapat diselesaikan tepat waktu sesuai standar, dengan dukungan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah.
Puguh mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan cakupan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan di lapangan. “Transparansi dan evaluasi harus menjadi kunci. Program sebesar ini akan sukses jika dijalankan secara profesional dan tidak dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya menegaskan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau anak-anak kita sehat, kuat, dan cerdas, masa depan Indonesia akan cerah,” ujar Presiden Prabowo dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, September lalu.
