Bogor (KabarPatriot.com) – Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bogor, Emi, mengundang para pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor untuk membahas isu dualisme kepengurusan yang tengah berkembang di tubuh organisasi tersebut. Pertemuan ini digelar sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan klarifikasi dan memastikan stabilitas organisasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Kadin Kabupaten Bogor, Sulhaji Jompa, hadir langsung untuk memberikan penjelasan secara komprehensif kepada pemerintah. Sulhaji membawa berbagai data dan dokumen kronologis lengkap yang menjelaskan latar belakang munculnya dualisme kepengurusan di tubuh Kadin Bogor.
“Kami hadir untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan data-data faktual serta kronologi terkait permasalahan ini. Kami ingin memastikan bahwa pemerintah mendapatkan informasi yang utuh dan objektif,” ujar Sulhaji Jompa di hadapan pejabat Setda Kabupaten Bogor ketika ditanya wartawan soal kegiatan tersebut, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan bahwasannya Ketua Kadin Kabupaten Bogor, Shinta D. Checawati tidak bisa menghadiri agenda acara tersebut karena sedang menjalankan ibadah umroh. Dan selama menjalankan ibadah umroh, Ketua Kadin Kab bogor tersebut menunjuk dirinya sebagai Pelaksana Harian untuk menjalankan seluruh aktifitas Kadin Kabupaten Bogor sehari-hari.
Emi, selaku Kepala Bagian Ekonomi Setda, menegaskan bahwa pertemuan ini bukan untuk berpihak kepada salah satu kubu, melainkan untuk memahami situasi secara menyeluruh. “Pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk menjaga kondusivitas organisasi yang menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Kami berharap Kadin dapat menyelesaikan persoalan ini secara internal dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat,” jelas Emi.
Dalam pemaparannya, Sulhaji menjelaskan bahwa dualisme kepengurusan ini bermula dari perbedaan interpretasi terkait hasil Musyawarah Kabupaten (Muskab) terakhir. Ia juga memaparkan langkah-langkah yang telah diambil oleh pihaknya untuk menyelesaikan konflik, termasuk upaya mediasi internal dan konsultasi dengan Kadin Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dengan diskusi konstruktif. Pemerintah Kabupaten Bogor berjanji akan terus memantau perkembangan isu ini dan siap memfasilitasi jika diperlukan untuk menjaga stabilitas organisasi Kadin sebagai mitra penting dalam pembangunan ekonomi daerah. (jajang/pgh/rio/rls)
