Di Hadapan Warga Bogor Barat, Bupati Rudy Pastikan Jalur Tambang Direalisasikan 2026
Cigudeg – Setelah bertahun-tahun menjadi sumber keresahan warga Bogor Barat, tuntutan pembangunan jalan khusus angkutan tambang akhirnya mendapat kepastian. Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembebasan lahan jalur tambang telah resmi masuk dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026 dan akan segera direalisasikan.
Penegasan tersebut disampaikan Rudy saat berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat dari Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin, menyusul aksi penyampaian aspirasi terkait dampak lalu lintas kendaraan tambang, di Kantor Kecamatan Cigudeg, Senin (12/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Rudy menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak lagi menempatkan persoalan jalur tambang sebatas wacana, melainkan telah memasukkannya ke dalam kebijakan anggaran resmi daerah sebagai solusi jangka panjang.
“Pembebasan lahan jalur khusus tambang sudah masuk perencanaan dan dianggarkan dalam APBD 2026. Ini langkah nyata untuk memisahkan kendaraan tambang dari jalur warga,” tegas Rudy di hadapan perwakilan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan jalan khusus tambang merupakan kebutuhan mendesak demi keselamatan warga, kelancaran mobilitas, serta menekan kerusakan infrastruktur dan dampak sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Bogor Barat.
Rudy memastikan, proses pembebasan lahan akan dilaksanakan secara transparan, bertahap, dan sesuai ketentuan hukum, dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Tak hanya itu, Pemkab Bogor juga terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengingat aktivitas pertambangan berada dalam kewenangan lintas pemerintahan.
“Beberapa bulan terakhir kami aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, respons Pak Gubernur sangat baik dan konstruktif,” ujar Rudy.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, menjadi bahan evaluasi serius dan langsung dikomunikasikan ke pemerintah provinsi guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen membuka ruang dialog berkelanjutan dengan masyarakat, tokoh lokal, serta pelaku usaha tambang, agar pembangunan jalur khusus tambang dapat menjadi solusi permanen, bukan sekadar penanganan sementara.
Dengan kepastian anggaran ini, masyarakat Bogor Barat kini memiliki harapan baru bahwa persoalan lalu lintas angkutan tambang yang selama ini membebani kehidupan sehari-hari akan segera mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah.
