Bogor, 22 Oktober 2025 – Upaya mengamankan kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor memasuki babak baru yang lebih strategis. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor kini mengambil peran aktif sebagai jembatan fasilitasi, berkolaborasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, untuk mempercepat dan mendampingi proses sertifikasi krusial bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fokus utama kegiatan kolaboratif ini adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah standar wajib yang menjadi benteng pertama pengamanan mutu makanan.
SLHS: Bukti Nyata Kolaborasi Jamin Keamanan Pangan
Shinta Dec Checawati, Ketua KADIN Kabupaten Bogor, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar bantuan teknis, melainkan wujud tanggung jawab kolektif terhadap kesehatan masyarakat.
“Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi SLHS ini adalah bukti nyata kolaborasi yang solid antara KADIN Kabupaten Bogor dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Ini merupakan kontribusi positif dan komitmen kami untuk secara aktif mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, memastikan keamanan pangan menjadi prioritas utama,” ujar Shinta Dec Checawati.
KADIN, melalui inisiatif ini, memastikan bahwa aspek dunia usaha yang terlibat dalam pengadaan MBG dapat memenuhi standar regulasi pemerintah tanpa hambatan.
Langkah Wajib Paska Kasus Keracunan
Dr. Sulhajji Jompa, M.Si, Wakil Ketua Kadin Kabupaten Bogor Bidang Sertifikasi dan Vokasi, menjelaskan bahwa percepatan SLHS ini bersifat mendesak, terutama setelah kasus keracunan yang sempat terjadi.
“Pasca lonjakan kasus keracunan MBG, SLHS yang sebelumnya bersifat administratif kini menjadi wajib hukumnya bagi setiap dapur SPPG. SLHS adalah jaminan bahwa tempat pengolahan makanan memenuhi standar yang ditetapkan untuk memastikan hidangan yang disajikan aman, sehat, dan higienis,” jelas Dr. Sulhajji Jompa.
Proses Pendampingan Komprehensif:
KADIN berkomitmen mendampingi SPPG dalam seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa Dinas Kesehatan. Pemeriksaan ini meliputi:
* Pengecekan kelayakan infrastruktur dapur dan peralatan.
* Audit sanitasi air dan alur limbah.
* Pengambilan sampel makanan untuk diuji laboratorium, guna memastikan tidak ada kontaminasi bakteri berbahaya seperti Salmonella atau Bacillus Cereus.
Dorongan Standar ISO: Dari SLHS Hingga ISO
Dr. Sulhajji menambahkan, upaya KADIN dalam food safety ini bersifat menyeluruh. Selain SLHS, KADIN juga mendorong SPPG untuk mencapai sertifikasi lain demi peningkatan mutu, antara lain: HACCP, Sertifikat Chef, HSP, serta dua standar manajemen internasional yaitu ISO 22000 (Manajemen Keamanan Pangan) dan ISO 45001 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3).
“Dengan integrasi standar wajib lokal (SLHS) dan standar manajemen global (ISO), kita dapat memperkuat sistem food safety secara total, mulai dari infrastruktur hingga proses pengolahan oleh tenaga kerja. Ini menjadikan program MBG tidak hanya bergizi, tetapi juga 100% aman bagi seluruh penerima manfaat,” tutup Dr. Sulhajji.
Langkah kolaboratif ini menjadi model penting bagaimana dunia usaha dan pemerintah daerah bekerja sama secara proaktif untuk menjaga kualitas program nasional dan melindungi kesehatan generasi penerus bangsa.
